Home / Aktivitas / Pengembangan Masyarakat / Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Masyarakat untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan Koridor Gunung Salak Halimun Secara Lestari

Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Masyarakat untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan Koridor Gunung Salak Halimun Secara Lestari

SGP PTF Leaflet_PEKA Indonesia6

Hutan Koridor, Masyarakat & Keanekaragaman Hayati

Hutan koridor Salak Halimun merupakan hutan penghubung dua ekosistem penting di Jawa Barat yakni, ekosistem pegunungan Halimun dan Salak. Hutan koridor tersebut memiliki fungsi ekologis yang khas dan penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati dan integritas kawasan tersebut.  Kerusakan hutan koridor akibat eksploitasi hutan berlebihan dan praktek-praktek ilegal tidak saja merupakan ancaman bagi kelestarian fungsi-fungsi ekologisnya namun juga merupakan tantangan bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat sekitar hutan koridor. Dengan demikian maka partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan hutan koridor merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola hutan koridor yang lebih adil dan lestari.

Pelibatan masyarakat menjadi prasyarat bagi kelestarian hutan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat sekitar hutan selama ini terjadi karena  kurangnya akses dan kepastian hukum atas keberlanjutan akses masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan. Selama ini masyarakat sering melakukan secara sendiri pemanfaatan hutan yang seringkali berdampak negatif bagi kelestarian hutan itu sendiri.

Upaya menumbuhkan keterlibatan masyarakat dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari peningkatan kapasitas (pengetahuan tentang hutan, lingkungan dan hukum); peningkatan skill (dalam pengolahan teknik konservasi hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu); dan upaya lobby serta advokasi untuk memperjuangkan akses kelola masyarakat dalam kawasan hutan kepada pengelola kawasan. Kegiatan ini di masyarakat dapat terwujud jika dilakukan melalui metodemetode partisipatif dan pendampingan yang konsisten.

Pemanfaatan Sumberdaya Hutan secara BerkelanjutanSGP PTF Leaflet_PEKA Indonesia7

Dalam pengembangan “kelembagaan” masyarakat untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan, terdapat dimensi penting yaitu dimensi kelembagaan yang terkait dengan tata produksi. Strategi tata produksi pada tingkat kelompok atau komunitas pada dasarnya adalah mencari bentuk usaha bersama yang melibatkan semua anggota kelompok. Di sektor kehutanan, salah satu strategi yang sekarang ini banyak mendapat perhatian adalah membangun tata niaga NTFP (non-timber forest product/sumberdaya hutan non-kayu) yang berwawasan lingkungan. Sedangkan strategi pengembangan tata
produksi pada tingkat rumah tangga, pendekatan yang banyak didorong pada komunitas di sekitar hutan adalah dengan cara menumbuhkan jenis-jenis usaha ekonomi rumah tangga yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada hutan. Permasalahan yang sering timbul, masih  sedikitnya analisis yang cukup tajam untuk mengkaji strategi pengembangan tata produksi ini.

Kekuatan gerakan konservasi hutan koridor yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan perlu didukung kegiatan ekonomi yang tidak  mengeksploitasi tegakan hutan. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar hutan terutama diprioritaskan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Berbagai sumberdaya dari kawasan koridor baik hasil -hasil pertanian maupun sumberdaya dari hutan yang selama ini diperoleh harus ditingkatkan nilai tambahnya (added value). Dari semula menjual bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi.

Kelembagaan Masyarakat:

SGP PTF Leaflet_PEKA Indonesia1

Masyarkat, Organisasi & Tata Aturan

Dalam konteks pengembangan kelembagaan masyarakat guna mendukung kelestarian hutan koridor Gunung Halimun Salak, kata “kelembagaan” diartikan sebagai semua aturan baik formal maupun in-formal yang digunakan dan dipraktekkan oleh masyarakat yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Dalam pelaksanaannya, aturan-aturan ini mengatur siapa yang berhak untuk membuat keputusan tentang pemanfaatan dan pengelolaan, apa saja aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, aturan mana saja yang akan digunakan, dan bagaimana seseorang dapat memperoleh akses terhadap sumberdaya alam tertentu. Aturan-aturan ini dapat bersumber dari praktek-praktek sehari-hari yang diketahui, digunakan dan dipahami oleh masyarakat sendiri secara turun temurun. Aturan-aturan ini juga dapat berupa aturan main baru yang merupakan respon dari situasi masa kini, atau dapat pula merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh anggota dari sebuah organisasi.

Pada konteks masyarakat yang bermukim di sekitar hutan koridor Gunung Halimun Salak, dimensi kelembagaan yang dikembangkan dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berbasis masyarakat adalah pengembangan kelembagaan yang terkait dengan pengaturan tata kuasa,tata guna lahan, tata produksi, dan tata konsumsi. Adanya kepastian akan akses dan kontrol terhadap lahan dan sumberdaya hutan adalah salah satu prasyarat penting dalam pengelolaan hutan yang lestari.

Inisiatif Masyarakat dalam Gerakan Pelestarian Hutan

Masyarakat yang tertempat tinggal di sekitar kawasan hutan koridor menyadari bahwa suatu inisiatif gerakan untuk melakukan sebuah aksi konservasi di kawasan hutan koridor Gunung Halimun Salak akan menjadi kurang bermakna atau bahkan tidak akan berhasil jika dilakukan secara individu atau hanya oleh satu kampung saja di Desa Cipeutuey. Perjuangan masyarakat tersebut ialah untuk mendapatkan kepastian terhadap akses ke sumber-sumber penghidupan dan lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan koridor. Masyarakat paham bahwa untuk  mendapatkan apa yang diperjuangkan dan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak agar dapat terlibat dalam konservasi (pemanfaatan dan pelestarian) hutan koridor diperlukan sebuah wadah kelembagaan masyarakat yang kuat dan terorganisir.  Kelembagaan masyarakat ini akan menjadi sebuah alat perjuangan bersama untuk menyelesaikan permasalahan pelestarian hutan koridor,  pengelolaan sumberdaya alam dan penghidupan masyarakat di Desa Cipeuteuy.

Inisiatif masyarakat Desa Cipeuteuy dalam rangka terlibat dalam konservasi hutan koridor ditunjukkan dengan mengembangkan gerakan kolektif menanam kembali hutan yang gundul didalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan mengembangkan hutan masyarakat sebagai cadangan kebutuhan masyarakat diluar Taman Nasional. Gerakan kolektif ini juga mengembangkan pembibitan sebagai sumber untuk mendukung gerakan penanaman. Kegiatan konservasi juga dilakukan disetiap kampung untuk melindungi sumbermata air.

Pertanian Berkelanjutan untuk Kelestarian AlamSGP PTF Leaflet_PEKA Indonesia3

Pertanian berkelanjutan merupakan sebuah konsepsi tentang pengelolaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap mempertahankan lingkungan dan mengkonservasi sumberdaya alam. Sistem pertanian berkelanjutan mempunyai sifat atau menganut prinsipprinsip
antara lain: Secara ekonomi menguntungkan dan dapat dipertanggungjawbkan (produksi petani stabil dan menghasilkan keuntungan), Berwawasan ekologis (menjaga keseimbangan ekologi dan konservasi keanekaragaman hayati), Berkeadilan sosial (menjamin keadilan dalam akses dan kontrol terhadap lahan, modal, informasi dan pasar), Manusiawi dan menghargai budaya  lokal (menghormati eksistensi dan memperlakukan dengan bijak semua jenis mahkluk yang ada, menghargai tatanan budaya, nilai, spirit dan pengetahuan lokal), dan Mampu beradaptasi (adaptasi terhadap  perubahan petumbuhan populasi, kebijakan, dan perubahan konstalasi pasar).

Seiring dengan proses peningkatan pengetahuan, tukar pengalaman antar petani, dan ujicoba lapangan, masyarakat petani yang bermukim di sekitar kawasan hutan koridor memulai sebuah inisiatif untuk  mengaplikasikan sebuah bentuk awal pertanian berkelanjutan dengan cara menerapkan pertanian dengan input luar rendah.

Pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah akan menekankan penggunaan pengetahuan dan ketrampilan petani dan meningkatkan keswadayaan, sehingga akan membuat produktif modal sosial dan kapasitas manusia untuk bekerja sama dan memecahkan masalah bersama seperti pestisida, gulma, irigasi, hutan dan manajemen kredit. Keberlanjutan teknologi pertanian dan prakteknya benar-benar diadopsi dari lokal.

Check Also

KEGIATAN KAJIAN DESA BERSAMA KELOMPOK BANK SAMPAH DI KECAMATAN BOJONG GEDE

Kegiatan  kajian desa ini dilaksanakan selama 3 hari di dua desa di kecamatan Bojong Gede …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *